Mungkin hanya segelintir orang yang tahu institusi mana yang membuat peta laut Indonesia yang merupakan sarana vital dan alat pemandu dunia pelayaran kita. Institusi itu adalah Jawatan Hidro-Oceanografi (Janhidros) TNI Angkatan Laut.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk beluk pembuatan peta hidrografi dan oseanografi, Patriot melaksanakan wawancara dengan Kepala Janhidros Laksamana Pertama TNI Willem Rampangilei di kantornya Jalan Pantai Kuta V/1 Ancol, Jakarta Utara.
Janhidros memiliki tugas pokok menyelenggarakan survey pemetaan atau Hidro-Oseanografi dalam rangka menyediakan peta laut baik untuk kepentingan Militer/pertahanan, maupun kepentingan umum seperti navigasi pelayaran.
Menurut Kajanhidros Laksma Willem Rampangilei produk utama Janhidros adalah peta-peta militer guna kepentingan perang laut yang meliputi perang ranjau (menebar dan menetralisir ranjau) operasi amfibi, perang kapal selam yang memuat gambaran tentang lapisan bawah air permukaan laut yang sangat diperlukan bagi kepentingan kapal selam dan penyiapan peta untuk pendaratan operasi amfibi. Janhidros juga memproduksi peta laut untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, termasuk melaksanakan riset Hidro-Oseanografi, Border Delimitation Diplomatic atau perbatasan perairan dengan negara-negara tetangga melalui penentuan batas perairan secara teknis.
Data informasi yang disajikan antara lain kedalaman laut, karena setiap pelayaran baik militer maupun umum, yang paling diperhatikan adalah kedalaman laut, rintangan-rintangan navigasi seperti keberadaan karang, bangkai kapal, pipa-pipa dan kabel bawah laut, termasuk jenis dasar laut.
Menurut perwira lulusan Sepamilwa tahun 1980 itu wilayah laut kita belum terpetakan semua, karena memang wilayah laut Indonesia sangat luas. Diingatkan meskipun wilayah laut kita sangat luas dan memberikan keuntungan sangat besar bila diekplorasi dengan baik, tetapi sebaliknya juga mengandung berbagai kerawanan dan tantangan yang membutuhkan dana yang besar pula mengamankan dan mengeksplorasinya.
Masih banyak daerah-daerah yang belum di survey dan dia yakin wilayah-wilayah itu sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) laut seperti ikan, tambang, harta karun termasuk berbagai mineral lainnya. Sampai saat ini survey yang dilakukan oleh Janhidros masih terbatas dan memprioritaskan daerah-daerah tertentu seperti pelabuhan-pelabuhan, alur pelayaran/route pelayaran.
Janhidros kedepan berupaya memetakan dengan baik seluruh wilayah laut Indonesia.
Sampai saat ini Janhidros merupakan suatu lembaga yang di berikan otoritas untuk memproduksi peta-peta untuk kepentingan militer/pertahanan maupun umum yang di akui oleh hukum baik Nasional maupun Internasional. Semua kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia menggunakan peta hasil dari produk Janhidros yang sudah di akui secara hukum baik Nasional maupun Internasional.
Janhidros merupakan salah satu anggota Internasional Hydrography Organization (IHO) yang berkedudukan di Monaco. ”Dan kita juga hadir disana tiap tahunnya, kita juga bekerja sama dengan United Kingdom Hidrografi Office (UKHO) atau Hidrosnya Inggris, dimana merupakan Hidros yang tertua di dunia dansudah mampu memproduksi peta secara global”, tambah Laksma TNI Willem yang fasih berbahasa Inggeris itu.
Survey yang dilakukan oleh Hidrografi adalah survey Hidrografi,dan Oseanografi dan hasilnya dapat di pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Oceanografi adalah pemetaan tentang bentuk-bentuk dasar laut, jenis dasar laut. Sedang Oseanografi adalah peta mengenai hal-hal yang terkait dengan air laut seperti temperatur, arus, salinitas air dan sebagainya. Survey kelautan tidak hanya dilakukan oleh Janhidros saja,tetapi juga dilakukan oleh instansi lain seperti LIPI, LAPAN, BPPT,BKP.
Tetapi khusus untuk survey Hidrografi dan Oseanonografi oleh Janhidros. ”Dan antar instansi-instansi ini kita saling kerja sama tukar tukar menukar informasi”, tambah Kajanhidros.
Mengenai kontribusi Janhidros dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia perwira yang pernah bertugas sebagai utusan tetap RI di PBB itu menjelaskan bahwa hasil pemetaan produk Janhidros utamanya di perairan perbatasan digunakan oleh Deplu sebagai referensi untuk berdiplomasi menentukan batas wilayah perairan dengan negara tetangga.
”Yang perlu diketahui batas wilayah laut bukan riil tetapi merupakan batas imajiner dan harus dibicarakan secara bilateral, tidak dapat dilaksanakan secara sepihak”, tambahnya.
Mengenai kendala yang dihadapi Janhidros dalam melaksanakan tugas pria kelahiran Surabaya 9 September 1955 itu menjelaskan bahwa sarana dan peralatan merupakan kemdala utama dihadapkan dengan luas laut yang harus dipetakan serta update peta yang harus dilakukan. Idealnya update peta laut dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Secara teori setiap tahun kita harus mengupdate 470 peta, namun sampai saat ini kita hanya mampu mengupdate 6 peta. Kendala yang paling nyata adalah masalah kapal survey dan pemetaan.
Sampai saat ini Janhidros belum memiliki kapal khusus survey. Selama ini kapal yang digunakan oleh Janhidros untuk melaksanakan survey dan pemetaan adalah kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang dimodifikasi dan dilengkapi peralatan survey. ”Dulu Janhidros pernah dipinjami kapal survey ”Baruna Jaya” oleh BPPT, namun beberapa tahun lalu kapal itu sudah ditarik lagi”, jelasnya.
Ketika ditanya mengenai berapa banyak idealnya kapal survey yang harus dimiliki Janhidros, Laksma TNI Willem Rampangilei menjelaskan bahwa pihaknya belum melakuksanakan study berapa banyak kapal survey yang dibutuhkan, karena hal ini terkait dengan anggaran yang mampu disediakan oleh negara. Namun dia memberi gambaran Singapura yang luas lautnya tidak seberapa luas memiliki beberapa kapal survey, apalagi Malaysia memiliki kapal survey yang lebih banyak lagi.
”Mengingat kondisi ekonomi yang tengah dihadapi negara, semenatara kapal survey yang cukup dibutuhkan minimal 4buah kapal. Dua kapal survey untuk perairan dangkal, satu kapal survey untuk pemetaan laut di perairan menengah dan satu lagi kapal survey untuk perairan dalam. Hal ini karena laut Indonesia mempunyai dua ciri bagian timur perairan kita adalah perairan menengah dan dalam, sementara wilayah laut barat kita pada umumnya perairan dangkal sampai menengah, ungkapnya.
Mengenai peralatan khusus survey dan pemetaan yang dimiliki Janhidros Laksma Willem Rampangilei secara jujur menjelaskan bahwa peralatan yang dimilikinya relatif agak ketinggalan dan perlu dimodernisasi.
Apalagi pada tahun 2010 menurut rencana peta kertas seperti yang di produksi oleh Janhidros saat ini sudah tidak digunakan lagi sebagai peta pokok, hanya sebagai peta yang bersifat complementary (pelengkap) dan akan diganti dengan peta laut digital atau peta laut elektronik (Elektronic Navigational Chart/ENC) yang mampu menampilkan informasi pelayaran melalui komputer.
Kebutuhan teknologi survey dan pemetaan laut yang modern ini merupakan suatu kebutuhan, apalagi dengan berlakunya UNCLOS 1982 (United Nations Convention on Law of The Sea), Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan perairan yuridiksi Indonesia bertambah luas serta perlu segera dipetakan.
Untuk meningkatkan kemampuan SDM personil Janhidros menurut Laksma TNI Willem Rampangilei terus dilakukan dengan program kerjasama untuk mengirimkan personil Janhidros belajar diberbagai perguruan tinggi seperti di ITB Bandung, STTAL dan Kodiklat Surabaya. Kerjasama dan pengiriman personil ke luar negeri juga terus dilakukan seperti pengiriman personil ke Rusia, USA, Yugoslavia, Inggris, Perancis dan negara lainnya.
Proses survey dan Pemetaan
Pembuatan peta laut tidak segampang yang kita bayangkan, tetapi melalui proses yang bertahap dan memakan waktu yang cukup lama, disamping tentunya dengan biaya yang cukup besar. Proses pembuatan peta laut yang dilakukan oleh Janhidros melalui 4 (empat) tahap yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.
Tahap pertama perencanaan meliputi pembuatan rencana garis besar survey serta penetapan batas area survey di dasarkan kepentingan taktis dan strategis TNI atau TNI-AL. Melaksanakan survey pendahuluan untuk mendapatkan informasi utama mengenai daerah survey antara lain mengenai kondisi topografi, prakiraan cuaca, logistik, keberadaan titik logistik dan sebagainya. Penyusunan rencana operasi meliputi spesifikasi teknis survey, analisa daerah operasi, komando dan perhubungan admionistrasi dan logistik pelaksanaan survey dilaksanakan dengan kapal atau tim pesisir.
Tahap kedua persiapan antara lain menyiapkan personil survey, mempelajari rencana operasi, pengumpulan data referensi dan informasi serta membuat jaringan atau net peta. Menyiapkan kesiapan kapal termasuk personil untuk menjamin kelancaran survey dan penyiapan analisa daerah operasi.
Menyiapkan peralatan khusus survey yang meliputi peralatan geodesi pengukur kedalaman laut, penentu posisi (GPS), alat ukur garis pantai, alat ukur arus dan pasang surut, alat ukur kontak vertikal, alat ukur meteorologi, komputer pengolahan data dan sebagainya. Veranautikas melaksanakan kalibrasi peralatan survey sehingga memiliki standart ketelitian yang ditentukan serta penyiapan material survey.
Menyiapkan peralatan tulis lapangan, blangko pengamatan, alat gambar, alat bangunan dan perambuan, kertas pendukung peralatan, perlengkapan akomodasi lapangan dan peralatan kemawilan tim pesisir.
Tahap ketiga pelaksanaan diawali dengan pengiriman Tim aju untuk memperlancar tahap pelaksanaan operasi nantinya. Selanjutnya dilaksanakan pengumpulan data lapangan. Komandan KRI atau Kepala Unit Survey bersama timnya melaksanakan pengumpulan data hidrografi, data oseanografi, data meteorologi dan data geografi maritim. Selanjutnya dilaksanakan pengolahan data awal.
Semua data yang masih mentah diuji keakuratannya sebelum dapat digunakan sebagai data acuan hasil survey. Setelah data mentah diolah dan dinyatakan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka data tersebut ditampilkan dalam penyajian data awal berupa format, buku-buku laporan lapangan, lembar lukis lapangan dan lembar sekoci serta foto dokumentasi.
Selanjutnya data lapangan diuji ulang (wash up) dan dievaluasi apakah data yang diperoleh benar atau laik untuk diproses. Selanjutnya dilaksanakan pengolahan data hidrografi dan dilaksanakan kaji ulang. Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik oleh Janhidros atau IHO menjadi lembar lukis lapangan dan buku laporan lapangan.
Tahap pengolahan data oseanografi, mteorologi dan geografi maritim meliputi pengolahan data fasilitas count . Data arus pasang surut diperiksa dan diolah hasilnya adalah informasi tentang arus pasang surut perairan yang disurvey. Data geografi maritim diperiksa dan diolah serta hasilnya dipergunakan untuk perbaikan buku Kepanduan Bahari.
Tahap keempat pengakhiran meliputi proses kartografi dan pemutakhiran data kelautan. Pada proses kartografi lembar proses teliti yang telah disahkan oleh pemimpin Janhidros dijadikan sumber data untuk pembuatan peta laut baru maupun perbaikan peta laut yang telah ada.
Selanjutnya dilaksanakan proses pemutakhiran data kelautan antara lain merangkum berbagai data dan informasi kelautan meliputi lembar lukis lapangan, buku laporan survey sebagai basis data penyempurnaan dan penambahan informasi nautis dan berbagai produk nautical serta naskah kelautan lainnya.
Selanjutnya dilaksanakan penyusunan data sistem informasi Janhidros, pengolahan data, mengkompilasi dan menyiapkan bank data hidrografi dan oseanografi serta pemeliharaan data hidrografi dan oseanografi.
Peta yang telah diproses dan disahkan oleh pemimpin Janhidros dicetak di percetakan Janhidros untuk pembuatan peta laut edisi baru maupun perbaikan peta laut yang sudah ada. Selanjutnya dilaksanakan pencetakan buku-buku nautical dan publikasi lainnya.
(Tim Patriot, internet TNI )
|
More 
